Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dasar Hukum

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berlandaskan pada beberapa regulasi, antara lain:

• Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

• Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

• Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

• Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa.

• Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tugas Kepala Desa:

• Menyelenggarakan pemerintahan desa.

• Melaksanakan pembangunan desa.

• Membina kemasyarakatan.

• Memberdayakan masyarakat.

Wewenang Kepala Desa:

• Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

• Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

• Mengelola keuangan dan aset desa.

• Menetapkan Peraturan Desa dan APBDes.

• Membina kehidupan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

• Mengembangkan perekonomian desa serta sumber pendapatan.

• Mengembangkan kehidupan sosial budaya.

• Memanfaatkan teknologi tepat guna.

• Mewakili desa di dalam maupun luar pengadilan.

Sekretaris Desa

Tugas: Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi:

• Urusan ketatausahaan (surat, arsip, ekspedisi).

• Urusan umum (administrasi perangkat, aset, rapat).

• Urusan keuangan (pembukuan, verifikasi, gaji perangkat & BPD).

• Urusan perencanaan (APBDes, data pembangunan, monitoring & evaluasi).

Kepala Seksi (Kasi)

1. Kasi Pemerintahan

   • Tata praja dan regulasi desa.

   • Administrasi kependudukan & pertanahan.

   • Ketertiban dan keamanan.

   • Penataan wilayah & profil desa.

   • Laporan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kasi Kesejahteraan

   • Pembangunan & pemberdayaan masyarakat.

   • Administrasi pembangunan & sarana prasarana.

   • Sosialisasi bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemuda, olahraga.

   • Penyusunan RPJMDes, RKPDes.

3. Kasi Pelayanan

   • Penyuluhan & motivasi masyarakat.

   • Peningkatan partisipasi masyarakat.

   • Kegiatan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, budaya.

   • Pengembangan keswadayaan masyarakat.

Kepala Urusan (Kaur)

1. Kaur Tata Usaha & Umum

   • Surat menyurat, arsip, ekspedisi.

   • Administrasi perangkat desa.

   • Inventarisasi aset & perjalanan dinas.

2. Kaur Perencanaan

   • Menyusun rencana APBDes.

   • Menginventarisasi data pembangunan.

   • Monitoring & evaluasi program.

   • Menyusun laporan pembangunan.

3. Kaur Keuangan

   • Administrasi keuangan desa.

   • Mengelola pendapatan & belanja desa.

   • Verifikasi keuangan serta gaji perangkat desa.

Kepala Dusun (Kadus)

Kedudukan: Unsur pelaksana Kepala Desa di wilayah kerja dusun.

Fungsi:

• Membina ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

• Mengelola wilayah dan kependudukan.

• Mengawasi pembangunan di dusun.

• Membina kemasyarakatan & lingkungan.

• Memberdayakan masyarakat.

• Melayani kebutuhan masyarakat dusun.

• Memberi laporan serta saran kepada Kepala Desa.